Jakarta, Kompas - Model pendidikan di daerah pascabencana gempa bumi dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) hendaknya disertai kebijaksanaan dan perlakuan khusus, mengingat situasinya sangat tidak normal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Perlakuan serupa juga harus diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya dilanda gempa bumi, seperti Alor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nabire di Papua.

Pendidikan layanan khusus bisa diwujudkan antara lain dengan membangun sekolah berasrama atau pesantren. Terhadap siswa dan mahasiswa yang kehilangan dokumen dalam melanjutkan pendidikan, seperti ijazah dan rapor, harus diberikan kemudahan administratif.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana alam di NAD dan Sumut, serta Papua dan NTT.

Pada kesempatan itu, Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain didampingi Sekjen Depdiknas Baedhowi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin menegaskan, pendidikan layanan khusus di daerah bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berkaitan dengan itu, Mendiknas telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek (1-6 bulan) dan jangka panjang (4-5 tahun). Penanganan jangka pendek bertujuan memulihkan kembali kelangsungan proses pembelajaran dalam situasi darurat. Tahapan ini mencakup pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah).

Pada jalur formal, Depdiknas sedang membangun sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas. Setiap kelas ditangani tiga orang guru. Sekolah darurat didirikan di sekitar lokasi pengungsian sehingga kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dimulai paling lambat 26 Januari 2005.

Guru bantu

Khusus untuk wilayah NAD, Depdiknas juga segera mengisi kekurangan tenaga guru yang meninggal akibat bencana. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi mengatakan, pada tahap awal, guru bantu yang ditugaskan di NAD tidak lain adalah para guru bantu yang baru saja dikontrak untuk daerah itu.

"Kebetulan, pada akhir 2004, di NAD telah dikontrak sekitar 3.000 guru bantu. Untuk sementara mereka itulah yang diterjunkan mengisi kekurangan guru di daerahnya," ujar Indra.

Ia menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk bertugas di sekolah-sekolah darurat di sekitar kamp pengungsi sekitar 2.800 orang. Daripada gegabah mengontrak guru bantu baru, akan lebih efektif jika guru yang sudah telanjur dikontrak tadi difungsikan secara optimal.

Lagi pula, secara sosio-kultural, para guru bantu tersebut sudah paham situasi masyarakat Aceh. Peran ganda mereka sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat hidup para murid dan guru agar bisa melupakan trauma bencana.

"Jika nanti ternyata masih dibutuhkan tambahan guru bantu, tentu ada perekrutan guru bantu sesuai jumlah yang dibutuhkan," ujar Indra.

Jumlah yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah sekolah darurat maupun sekolah permanen yang didirikan pascabencana. Sekolah darurat maupun sekolah permanen yang dibangun itu mungkin hanya 70-80 persen jumlahnya dari sekolah yang rusak. Sebab, dua-tiga sekolah yang kekurangan murid dapat digabung jadi satu.

Pada jalur nonformal, Depdiknas dan para relawan dalam situasi darurat belakangan ini memberikan layanan pendidikan untuk membangkitkan semangat hidup para korban di kamp-kamp pengungsi. Layanan yang dimaksud berupa program pendidikan anak usia dini bagi usia 0-6 tahun, taman bacaan masyarakat bagi anak usia 7-18 tahun, serta kecakapan hidup bagi usia 18 tahun ke atas.

Kepada pers seusai rapat, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan di daerah bencana akan tetap dilakukan. Karena situasinya tidak normal, waktu ujian akhir dan standar soalnya tentu dirancang khusus.

Meski begitu, Mendiknas mengisyaratkan akan tetap menerapkan standar angka kelulusan secara nasional. "Ibarat net untuk main voli, standar kelulusan itu harus tetap distandarkan. Kalau netnya kerendahan, semua orang nanti bisa men-smash," katanya.

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami, Komisi X meminta Depdiknas memperkaya muatan kurikulum SD hingga perguruan tinggi mengenai langkah antisipasi.

Berkait dengan penggunaan anggaran untuk pemulihan kegiatan pendidikan, Komisi X menekankan prinsip kehati- hatian. Depdiknas diminta melaporkan secara rinci jumlah dan asal bantuan serta rencana alokasinya. Paling lambat Februari 2005, Depdiknas diminta mengajukan rencana menyeluruh dari rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah bencana. (NAR/INE).

Jakarta, CyberNews. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Panitia Ad Hoc III DPD RI mendesak Menteri Pendidikan Nasional RI melakukan percepatan dalam menuntaskan proses sertifikasi guru dan memberikan tunjangan profesi pendidik bagi yang sudah lulus sertifikasi.

Hal ini tertuang sebagai salah satu butir rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua PAH III DPD RI, Faisal Mahmud, pada akhir Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, di Ruang GBHN kompleks parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa kemarin.

Raker DPD RI dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga selesai, dipimpin langsung oleh Faisal Mahmud dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota kelompok PAH III DPD RI. Dari Depdiknas, hadir Menteri Bambang Sudibyo bersama Sekjen Depdiknas dan beberapa Direktur Jendral, antara lain Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Fasli Jalal. Raker tersebut mengagendakan kegiatan mendengarkan penjelasan Depdiknas tentang berbagai isu penting berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok departemen pendidikan.

“Kuota peserta sertifikasi tahun 2006-2008 adalah 400.500 orang untuk guru kelas dan guru mata pelajaran TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, baik PNS maupun bukan PNS. Hingga akhir tahun 2007, yang telah lulus sertifikasi sebanyak 182.205 orang. Diharapkan akhir tahun 2008 ini akan selesai proses sertifikasi sesuai kuota sebanyak 200.000 orang guru,” papar Bambang Sudibyo di depan peserta Raker.

Setelah melalui pemaparan panjang tentang program dan problematikan pendidikan oleh pihak mendiknas, serta dialog produktif dan tanya jawab dengan Angota PAH III DPD, Faisal Mahmud menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Sudibyo dan jajarannya atas upaya dan kerja keras selama ini.

“PAH III DPD RI mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan Nasional RI dalam memperhatikan nasib guru dan peningkatan kualitas pendidikan, bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, dan program pendidikan layanan khusus di daerah terpencil,” ujar Faisal Mahmud, anggota DPD asal Sulawesi Tengah di akhir rapat tersebut.

Namun demikian, Depdiknas masih perlu meningkatkan kapasitas kerja agar semua program dapat terselesaikan segera. Masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk, perlu ditangani secara cepat melalui strategi dan kebijakan yang baik. ”Untuk itu Panitia Ad Hoc III DPD RI mendesak Menteri Pendidikan Nasional RI agar melakukan percepatan dalam menuntaskan proses sertifikasi guru dan memberikan tunjangan profesi pendidik bagi yang sudah lulus sertifikasi,” pungkas Faisal Mahmud.

SOLO - Guru pendidikan luar biasa (PLB) dinilai masih minim. Itu terlihat dari persebaran guru di sekolah luar biasa (SLB). Di satu sekolah, seorang guru PLB harus mengampu hampir seluruh mata pelajaran bagi siswa, termasuk keterampilan dan kesenian. Selain itu, dari sisi kualifikasi pendidikan belum keseluruhan guru itu S1.

Ketua Badan Koordinasi PLB Provinsi Jawa Tengah Drs Subagya MSi menyatakan saat ini ada 2.238 guru PLB. Sementara, anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapat pendidikan sekitar 10.500 orang. Jadi jumlah guru belum bisa mencangkup kebutuhan riil di lapangan.

"Di Jawa Tengah sudah memenuhi rasio ideal guru dan siswa, yakni 1:5. Namun ketika dilihat ke sekolah akan tampak perbedaannya. Karena di sebuah sekolah seorang guru bisa mengampu 20 siswa, sedangkan di sekolah lain mungkin hanya lima anak," ujar dia di Solo, baru-baru ini.

Dia menyatakan seorang guru juga harus mengajar banyak mata pelajaran. Padahal, setiap siswa punya hak mendapat pendidikan yang sama. Selain itu berkait dengan jenjang pendidikan, belum semua berkualifikasi S1 seperti disyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Sampai saat ini yang berpendidikan minimal S1 baru 977 guru dari total 2.238 guru. Selain itu, para guru juga harus mendapat sertifikasi untuk salah satu mata pelajaran, " ujar dia.

Hal itu, kata dia, juga bukan perkara sulit. Sertifikasi bisa ditempuh dengan mengikuti kuliah 38 SKS. Cara itu sudah diberlakukan di beberapa perguruan tinggi di DIY. Jadi siswa pun bisa mendapat pendidikan yang layak.

Dia menuturkan guru PLB itu bisa ditambah dengan mengangkat guru wiyata bakti yang saat ini masih tersisa. Namun angka tersebut masih perlu ditambah. Karena kelak seluruh sekolah umum juga harus menyediakan pendidikan layanan khusus atau sekolah inklusi.

"Jadi itu berlaku sebaliknya, guru PLB bersertifikat salah satu mata pelajaran. Adapun guru sekolah umum juga harus memegang sertifikat PLB agar ketika ada peserta didik ABK yang masuk, bisa menyediakan sekolah inklusi bagi mereka," ucap dia. (J6-53)

JAKARTA - Ratusan anak putus sekolah di perkampungan nelayan Blok Empang, Kampung Baru-Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, memperoleh pendidikan layanan khusus. Itu untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.

"Di kampung itu ada sekitar 500 anak usia sekolah tak melanjutkan pendidikan di SD dan SMP karena alasan ekonomi. Bahkan ada yang belum pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali," kata Ketua PLK Lentera Bangsa, Saefudin Zuhri, baru-baru ini.

Mereka kebanyakan berusia siswa SD-SMP, sedangkan sisanya SMA. Dari 500 anak, hanya 300 terdaftar di PLK. Anak yang aktif mengikuti pendidikan di PLK itu secara rutin 180 orang.

Tokoh masyarakat Muara Angke yang juga pendiri PLK Lentera Bangsa, Fadil Hamili, menyatakan anak nelayan sama seperti anak di tempat lain. Mereka berhak memperoleh pendidikan dan itu dijamin Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UUD 45.

"Pendidikan milik semua orang. Lewat PLK, kami dapat merekrut anak yang selama ini termarjinalkan dan kurang beruntung. Karena kunci utama sebagai modal dasar pembangunan bangsa ini adalah lewat pendidikan," katanya.
Dia menuturkan anak-anak nelayan dapat dikategorikan anak berkebutuhan khusus karena berada pada posisi termarjinalkan.

"Meski masih anak-anak, karena impitan ekonomi, mereka harus bekerja keras seperti orang dewasa. Mereka mencari kebutuhan hidup sehari-hari, membantu orang tua, sehingga tak pernah terpikirkan untuk sekolah," katanya.

Dijamin UU

Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, menyatakan anak di bawah 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar lewat PLK. Itu dijamin Pasal 31 UU tentang Sisdiknas.

Untuk menjawab soal keterbatasan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah bertekad kuat menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Sebab, itu merupakan sikap dan komitmen politik sekaligus kepedulian bangsa.

Dia mengatakan, pemerintah tak dapat memenuhi semua itu tanpa dukungan masyarakat, LSM, pemerintah daerah, dan swasta.

Program sekolah PLK kelak menitikberatkan pada "kearifan lokal", yaitu membina dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dengan konsentrasi 80% kecakapan hidup atau keterampilan khusus. Jadi, setelah lulus mereka dapat hidup mandiri. Kearifan lokal itu kekayaan setiap daerah yang mesti dikembangkan.

"Materi akademik dan keterampilan khusus disesuaikan dengan wilayah dan LSM akan membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan bagi anak-anak kelompok berkebutuhan khusus," katanya. (ant-53)

Yogyakarta, CyberNews. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, meski zaman sudah maju seperti sekarang ini, namun kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang belum bisa menikmati pendidikan sebagaimana mestinya.

Mereka yang belum bisa menikmati pendidikan layak, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Padahal untuk meraih pendidikan sudah ada landasannya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

GKR Hemas, selaku Ketua Penggerak Tim PKK Pemprov DIY mengatakan itu dihadapan peserta Sosialisasi Program Pendidikan Layanan Khusus (PPLK) di Gedung Radyasuyoso, Pemprov DIY, Selasa (29/1).

Maka dengan adanya program pemerintah, tentang pendidikan layanan khusus yang merupakan program baru, perlu segera disosialisasikan dan dimasyarakatkan secara terpadu. Berkesinambungan dan berjenjang sampai pada lapisan masyarakat terbawah, agar program dimaksud dapat dinikmati oleh warga secara merata, serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Sebagaimana dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan ansional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna, betapa pentingnya peran pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas di masa mendatang.

Guna mencapai tujuan tersebut, kata dia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan diterbitkannya UU No 20 tahun 2003.

Dalam Undang-Undang itu, terutama pasal lima ayat 2 tercantum bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Kemudian ayat 3 dan 4 menyebutkan, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil, dan yang memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK tepat untuk ikut berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan program pendidikan layanan khusus ini. Karena, kata dia, mempunyai jangkauan kegiatan sampai lapisan masyarakat paling bawah, yaitu dasa wisma.

Menurut GKR Hemas, apresiasi masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah khususnya yang bertujuan untuk memajukan sumber daya manusia, menunjukkan perkembangan yang kian menggembirakan dari tahun ke tahun.

Hal ini dapat dilihat dari sambutan yang baik dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

''Sepanjang program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dasar keilmuan yang jelas, masyarakat mesti banyak yang mendukung,'' kata permaisuri Sri Sultan Hamengu Buwono X.( sugiarto/Cn08 )

FAKULTAS Hukum Untag Semarang bersama DPD IPHI Jateng akan mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat angkatan Ke-5, pada 23 Februari di FH Untag Jl Pemuda 70 Semarang dan Pati. Bagi lulusan sarjana hukum dapat mendaftar sampai 22 Februari 2008. Pendaftaran ke Ruddy Handoko SH 08562689455, Rini Retno SH MHum 081325487780 (wilayah Semarang) atau Agus Wibowo SH MHum 08122849175, Nursid SH 08122574980 (Pati). (F2-56)

Program Magister Ilmu Lingkungan

PROGRAM Magister Ilmu Lingkungan Undip menerima pendaftaran mahasiswa baru berbagai disiplin ilmu. Dengan konsentrasi Perencanaan Lingkungan, Rekayasa Lingkungan, dan Manajemen Lingkungan. Pendaftaran sampai 31 Januari 2008. Keterangan di Sekretariat Program MIL, Jl Imam Bardjo SH No 5 Semarang, Telp/faks (024) 8453635, website: mil.undip.ac.id, email: mil_undip@yahoo.com. (F2-56)

Biliar Antarklub Otomotif

THREE Monkeys Cafe Lounge and Biliard akan mengadakan kompetisi biliar "9 Ball Auto-buddy Competition", Jumat (18/1) pukul 16.00. Pendaftaran selambatnya Kamis (17/1), biaya pendaftaran Rp 10.000/orang. Dimeriahkan Mitra Squad Band. Informasi Rara 70799988, 08156570804. (H21-56)

Pelatihan soal Lingkungan

DINAS Pendidikan Kota Semarang dan Yayasan Bintari akan menyelenggarakan pelatihan pendidikan lingkungan hidup bagi guru SD/MI Se-Kota Semarang. Acara itu dimulai 14-18 Januari 2008, di Gedung LPMP Jateng, pukul 07:30-1600. (H6-56)

Tausiyah Harry Moekti

HARRY Moekti, mantan penyanyi rock dari Jakarta akan memberikan tausiyah di Masjid Asy'syuhada Srondol Asri Semarang, Sabtu (19/1) mulai pukul 19.30. Acara itu untuk memperingati Tahun Baru Islam 1429 H. Sementara, Minggu (20/1) Harry tampil di SMP Islam Terpadu PAPB Palebon, Pedurungan. Demikian keterangan HD Djunaedi SH SpN, ketua takmir masjid tersebut. (F2-56)

Pelatihan Bahasa Korea

PUSAT Pengembangan Pendidikan dan Pelayanan Bahasa Unnes membuka kelas baru pelatihan Bahasa Korea angkatan IV. Pelatihan itu dimulai 4 Februari 2008. Informasi hubungi sekretariat Jl Kelud Raya 2, Telp/faks (024) 8504368. (D18-56)

Festival Vocal Group SMP

SMA Kristen YSKI akan menggelar festival vocal group dan dance tingkat SMP Se-Kota Semarang, Sabtu (19/1) di Jl Sidodadi Timur 23. Pendaftaran selambatnya 18 Januari. Informasi ke Thomas 081326684944, Eko Agus 70214022 dan 8414377, 8414320. (G2-56)

Refleksi 10 Muharam

TAKMIR Masjid Al-Azhar Bukit Permata Puri Ngaliyan akan menggelar Refleksi 10 Muharam, Jumat (18/1) pukul 18.00. Acara akan diisi pembacaan doa Asura, santunan kepada 50 anak yatim, dan tausiyah dari Ustadz Amin Farih MAg (IAIN Walisongo). Panitia juga membuka dompet peduli bencana. Informasi dan sebagai donatur Telp 7628238, 081325373949. (G2-56)

Seminar Kesehatan Reproduksi

STIKES Karya Husada akan mengadakan seminar "Obesitas Relevansinya dengan Kesehatan Reproduksi Wanita", Sabtu (19/1), pukul 08.00-12.00, di Auditorium kampus Jl Intan Raya No 1 Sambiroto. Pembicara dr Erwinanto SpOG dan Prof dr Fatimah Muis MSc. Informasi hubungi sekretariat Jl Intan Raya No 1 Sambiroto Telp (024) 6724581, atau Lestari Puji 08157638193, Poppy 081326065911. (J8-56)

Seminar Sastra Internasional

FAKULTAS Sastra Unika Soegijapranata akan menggelar The 2nd International Seminar on Culture, 16-17 Januari 2008, di ruang Teater Thomas Aquinas Unika. Acara itu bertema ''Culture Language and Literature in Global Context.'' (H31-56)

SEMARANG - Anak yang kesulitan belajar bukan berarti akan tertinggal dalam segala hal dengan anak yang pandai. Pasalnya banyak cara untuk membentuk anak yang kesulitan belajar agar bisa mengejar kepandaian anak kebanyakan. Salah satunya dengan memberi pendidikan khusus.

Saat ini sekolah tingkat dasar yang mengonsentrasikan pada pendidikan bagi siswa seperti itu, yaitu di SD Bina Harapan.

Lembaga pendidikan di Jl Krakatau VII No 7 Semarang itu berdiri sejak Juli 2000. Awalnya SD tersebut hanya memiliki 14 siswa dan sekarang menampung 28 siswa.

Kepala Yayasan Drs Ciptono menjelaskan setelah tiga tahun mampu mendidik siswa yang tadinya kesulitan belajar menjadi pintar seperti siswa pada umumnya, kini keberadaannya diakui oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya nomor identitas sekolah 104480 yang diterima sejak Februari 2003 lalu.

''Pengakuan ini sangat menggembirakan, sebab SD seperti ini baru satu-satunya yang dimiliki Jawa Tengah'' katanya saat syukuran keluarnya izin opersional dan pentas seni di SD Bina Harapan, Selasa (27/5). Acara tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs H Sujoko.

Meski tergolong baru, tapi sudah meluluskan satu anak didiknya, yang kini menempuh pendidikan di SLTP. Sedangkan empat siswa pindah ke SD umum, setelah melihat perkembangan belajar dan kemajuan IQ yang menggembirakan.

Kesempatan

Sujadi, Kepala SD Bina Harapan menjelaskan pihaknya membuka kesempatan bagi semua siswa yang mau pindah atau siswa baru. Artinya, bagi orang tua yang memiliki anak berkesulitan belajar di SD negeri, mereka bisa memindahkan ke sekolah tersebut. ''Yang kelas tiga pindah kelas tiga, yang kelas enam pindah ke kelas enam dan seterusnya.''

Pola semacam itu agar siswa tidak tertinggal dengan siswa sekolah lainnya. Kurikulum pelajaran yang diterapkan juga tidak berbeda dengan SD Negeri, sehingga tidak ada materi yang tertinggal. ''Untuk ujian akhir sekolah (UAS), ada empat siswa yang bergabung dengan SD Taman Maluku''.

SD Bina Harapan juga melakukan kerja sama dengan Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Evaluasi perkembangan dilakukan dalam tiga bulan sekali.

Drs H Sujoko, Kepala Dinas Pendidikan Kota mewakili Wali Kota mengatakan pemerintah cukup bangga dengan SD tersebut. Karena itu, Pemkot mendorong agar langkah yang dilakukan lebih maju lagi. (has-45)