Jumat, 06 Maret 2009

JAKARTA, RABU - Permasalahan pendidikan anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia sudah sangat mendesak. Sebagian besar dari mereka anak usia wajib belajar dan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.

"Pemerintah setempat pada dasarnya melarang pekerja membawa keluarga sehingga anak-anak yang lahir disana menjadi ilegal di Malaysia dan sulit mendapatkan pendidikan," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Purba, Rabu (26/11). Parlindungan sendiri merupakan Ketua Tim Investigasi Pendidikan DPD RI ke Sabah. Berdasarkan data sebaran anak Indonesia di Sabah dari Departemen Pendidikan Nasional, jumlah anak mencapai 24.199 orang.

Parlindungan berharap pemerintah mendirikan sekolah Indonesia di sejumlah titik seperti di Johor Baru dan Pineng. "Kalau di sekolah itu di Kota Kinabalu akan terlalu jauh bagi anak-anak pekerja di perkebunan sawit," ujarnya.

Hamid Muhammad sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, usai rapat kerja dengan Panitia Adhoc III Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (25/11) mengatakan, pemerintah akan menata pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia. "Sudah dipikirkan integrasi antara pendidikan formal dan nonformal. Sekolah Indonesia di Kinabalu yang akan didirikan menjadi sekolah formal sekaligus induk bagi pendidikan nonformal," ujarnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar